loading...

21 April 2018
Mencharge Handphone di Tempat Umum Dapat dipidana?
Mencharge Handphone di Tempat Umum Dapat dipidana?

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Handphone merupakan barang yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan bagi setiap orang. Karena saat ini, barang tersebut masih menjadi idola bagi setiap kalangan. Chating, calling, browing, dan semua fitur yang memudahkan komunikasi didalamnya akhirnya menjadikan handphone banyak dicari oleh setiap orang.

Semakin hari, penggunaan handphone semakin meningkat, bahkan sering digunakan kapanpun dan dimanapun, sehingga terkadang sebagian orang lebih memilih untuk membawa charger handphone untuk digunakan ketika kapasitas baterai handphone tersebut mulai habis. Lalu jika mencharge handphone di tempat umum, apakah hal ini merupakan tindak pidana?

Pada dasarnya, jika ingin memenuhi daya handphone, yang dibutuhkan adalah aliran listrik yang disambungkan ke handphone. Namun perlu dikaji apakah aliran listrik tersebut legal untuk digunakan atau tidak, karena jika hal ini tidak legal bisa masuk kategori pencurian yang diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya pada kasus yang terjadi pada tahun 2009 lalu, seorang pria terancam di penjara  karena men-charge handphone miliknya di ruang publik di Apartemen ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. Pria tersebut dilaporkan oleh pihak apartemen atas tuduhan pencurian listrik karena menggunakan layanan tenaga listrik yang disediakan bukan untuk umum.[1]

Mengapa menggunakan aliran listrik dapat dikenakan pasal pencurian? Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur dari tindak pidana pencurian.

Pencurian, salah satunya, diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-.“

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemennya sebagai berikut:

1.   Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

2.   Yang diambil harus sesuatu barang

Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

3.   Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4.   Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang.[2] Jelas bahwasannya terhadap suatu perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tidak dapat digunakan metode penemuan hukum analogi karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Tetapi terdapat metode penemuan hukum lain yang diperbolehkan dalam hukum pidana yakni penafsiran atau interpretasi. Penafsiran atau interpretasi terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini secara tegas dikatakan oleh Bemmelen dan van Hattum bahwa “setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi”.[3]

Lebih lanjut, ternyata untuk pencurian listrik ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam Pasal 51 ayat (3) menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Undang-undang ini merupakan bentuk spesialis dari undang-undang yang lebih umum (KUHP) sehingga ketentuan ini yang berlaku secara khusus.

Menggunakan tenaga listrik di tempat umum dapat dikatakan tindak pidana, jika hal ini memenuhi unsur dalam rumusan pasal tersebut, seperti halnya dengan mengisi daya baterai handphone di tempat umum yang bukan merupakan miliknya dan bukan pula merupakan fasilitas yang sengaja disediakan untuk umum.

Rumusan delik tersebut penting sebagai wujud dari prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya pasti dan didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.[4]

Namun, hal ini terkesan seolah berlebihan, karena banyak yang menganggap bahwa tenaga listrik yang dipakai untuk memenuhi daya baterai tidak seberapa kisarannya, dan terkadang pula publik salah mengartikan apakah layanan listrik tersebut untuk publik atau bukan, seperti halnya di mall atau tempat yang sekiranya sering dijadikan tempat umum.

Lebih dari itu, harus dilihat pula sisi kerugian yang dialami oleh pemilik tenaga listrik yang pada awalnya kerugian yang dialaminya tidak seberapa kisarannya, tetapi jika hal ini dilakukan berulang-ulang, maka kerugiannya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, menggunakan tenaga listrik di tempat umum sah-sah saja dilakukan, namun harus dilihat pula apakah layanan tersebut bersifat privat atau layanan yang sengaja disediakan untuk publik sehingga hal ini tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana.

[1]Dikutip dari Kompas.com (https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/27/08460626/Nebeng.Charge.HP..Dipenjara) diakses pada tanggal 30 Maret 2018, pukul 21.50 WIB.

[2]Dikutip dari Hukum Online (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik), diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pada pukul 22.07 WIB.

[3]Dikutip dari Calonsh.com (http://www.calonsh.com/2018/03/19/mendengarkan-musik-saat-berkendara-dapat-dipidana), diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pada pukul 22.09 WIB.

[4]Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Semarang:Yayasan Sudarto FH Undip, hlm.85.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Buku

Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Semarang:Yayasan Sudarto FH Undip.

Internet

Kompas, 2009, Nebeng ‘Charge’ HP dipenjara, URL:

https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/27/08460626/Nebeng.Charge.HP..Dipenjara, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

Rifqi Prasetyo Yuniarto, 2018, Mendengarkan Musik Saat Berkendara Dapat di Pidana? URL: http://www.calonsh.com/2018/03/19/mendengarkan-musik-saat-berkendara-dapat-dipidana, diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

Sovia Hasanah, 2016, Jerat Pidana bagi Pencuri Listrik, URL: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik, diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

 

[zombify_post]
Posted in Featured, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Inside The Law, Legal-XTaggs:
Write a comment