Adakah Pidana bagi Keluarga Korban yang Menolak Untuk Autopsi Mayat Keluarganya?

Oleh: Nurul Fadilah


 

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Masih ingatkah anda dengan kasus beberapa waktu lalu yang sempat menggemparkan publik mengenai kasus kematian seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin? Akhirnya, Majelis Hakim memutus Jessica Kumala Wongso yang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah meracuni Mirna melalui ice coffeeVietnam yang mengandung zat sianida meski tanpa melalui proses autopsi terlebih dahulu. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.[1] 

 

Pada dasarnya, proses autopsi pada mayat ini sangat penting dilakukan untuk proses penegakan hukum, terutama pada mayat yang meninggal dunia karena ‘mati tak wajar’ yang berarti belum diketahui penyebab pasti dari kematian tersebut, seperti korban kecelakaan ataupun korban pembunuhan. Hal ini didasari oleh Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, hal ini biasa disebut dengan Visum Et Repertum.

 

Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas peranan dokter forensik pada mayat, fisik manusia ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuannya. Dokter berperan penting dalam membuat visum et repertum membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik.[2]Pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam Pasal 184.

 

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian surat sebagai segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.[3] Dalam hal pembuktian pada proses penegakan hukum, secara konkret Adami Chazawi menyatakan bahwa “dari pemahaman tentang arti pembuktian sesungguhnya disidang pengadilan adalah kegiatan pembuktian yang meliputi kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisian fakta yang sekaligus penganalisisan hukum”.[4]  Namun dalam pelaksanaan autopsi, pihak keluarga mempunyai peranan untuk menyatakan keberatan atau tidak dalam proses tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 134 KUHAP bahwa penyidik wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

 

Tetapi pada faktanya, dengan berbagai alasan sering kali keluarga korban merasa keberatan dilakukan autopsi yang akhirnya akan menghambat pada proses pencarian kebenaran. Terkait hal ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 222 memberikan penjelasan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Konsekuensi logis dari pasal tersebut yaitu keluarga korban yang menolak untuk dilakukan autopsi pada keluarganya dapat dipidana. Hal ini dikarenakan sama saja dengan menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan proses peradilan. Sebetulnya dalam Pasal 134 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa ketika keluarga korban keberatan untuk dilakukan adanya proses autopsi, maka penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut, dan apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari pihak keluarga atau pihak yang perlu diberitahu, maka penyidik bisa langsung melakukan autopsi dengan memberikan perintah kepada dokter ahli.

 

Secara umum, jika telah diketahui penyebab kematian seseorang, proses autopsi tetap perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada Pasal 134 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”. Menurut dr. Djaja Surya Atmadja, seorang ahli forensik yang menguasai dibidang patologi dan toksikologi mengemukakan bahwa autopsi adalah proses membedah dan memeriksa tiga bagian dari tubuh manusia, yakni otak, tenggorokan, dan perut. Secara prosedural, hal ini wajib dilakukan pada mayat, terlebih jika mayat tersebut mati tidak wajar. Namun semua dikembalikan lagi kepada kewenangan penyidik apakah akan melakukan proses autopsi tersebut atau tidak. Termasuk jika keluarga korban tidak menyetujui, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan autopsi dengan catatan keluarga tidak menyetujui atau hanya dilakukan pemeriksaan luar saja (tanpa autopsi).[5] 

 

Dari uraian tersebut, seolah-olah adanya kriminalisasi hak yang seharusnya didapatkan oleh keluarga korban, karena keluarga merupakan ahli waris yang mempunyai kewenangan untuk menentukan keputusan terbaik bagi korban. Tetapi menurut hemat penulis, adanya pembedahan mayat atau autopsi ini dilakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan merupakan hak dari korban pula untuk diketahui penyebab kematiannya, sehingga hal ini bisa memudahkan untuk mengetahui pelaku dari korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dione  S.M.Bhaskara, Johannis F.Mallo dan Djemi Tomuka, 2010, Hasil Autopsi  Sebab Kematian Mendadak Tak Terduga di Bagian Forensik BLU RSUP  Prof.Dr.R.D.Kandou Manado, hlm.2.

[2]Dikutip dari Calonsh.com (http://www.calonsh.com/2016/10/03/mengintip-peranan-profesi-dokter-forensik-dalam-perkara-pidana

[3]Eddy O.S.Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta:Erlangga, hlm.69.

[4]Vijay F.M.I. Gobel, 2016, Bedah Mayat dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHAP, Lex Administratum, Vol.IV, No.3, hlm.222.

[5]Dikutip dari Kompas.com

(https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/17292141/ahli.forensik.meski.keluarga.tidak.setuju.penyidik.punya.wewenang.perintahkan.otopsi.), diakses pada tanggal 05 Maret 2018, pukul 10.39 WIB.

 

Eddy O.S.Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta:Erlangga.

 

Dione S.M.Bhaskara, Johannis F.Mallo dan Djemi Tomuka, 2010, Hasil Autopsi Sebab Kematian Mendadak Tak Terduga di Bagian Forensik BLU RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado.

Vijay F.M.I. Gobel, 2016, Bedah Mayat dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHAP, Lex Administratum, Vol.IV, No.3.

Andri Donnal Putera, 2016, Ahli Forensik: Meski Keluarga Tidak Setuju, Penyidik Punya Wewenang Perintahkan Otopsi, URL:

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/07/17292141/ahli.forensik.meski.keluarga.tidak.setuju.penyidik.punya.wewenang.perintahkan.otopsi., diakses pada tanggal 05 April 2018.

Thalia Herliana

http://www.calonsh.com/2016/10/03/mengintip-peranan-profesi-dokter-forensik-dalam-perkara-pidana

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
1
WTF

Comments 0

Adakah Pidana bagi Keluarga Korban yang Menolak Untuk Autopsi Mayat Keluarganya?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles