Tetangga Berbuat Gaduh, Dapatkah dipidana?

Oleh: Nurul Fadilah


Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk-makhluk polis (Negara, Kota). Kecenderungan alamiah dari manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan bertindak sebagai kelompok. Jadi, manusia ditakdirkan oleh Tuhan untuk selalu hidup di tengah-tengah dan dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia lain dan tidak ditakdirkan terpisah dari manusia lainnya yang hidup menyendiri.[1] Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat, tentu diwarnai dengan aktivitas keseharian yang bersifat individual tetapi berhubungan pula dengan manusia lainnya, namun aktivitas yang dilakukan terkadang dapat mengganggu kenyamanan orang lain, salah satunya adalah berbuat gaduh. Lalu bagaimana jika tetangga berbuat gaduh? Apakah dapat dipidana?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaduh diartikan sebagai perbuatan rusuh dan gempar karena perkelahian (percekcokan dsb), ribut dan huru-hara. Sehingga berbuat gaduh dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusuhan atau melakukan perbuatan yang memiliki sifat keributan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terkait perbuatan gaduh ini sudah diatur dalam Pasal 503 angka 1 tentang pelanggaran ketertiban umum, yang berbunyi “Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah, barang siapa membikin kegaduhan atau memberisikkan tetangga, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu”.

Adanya ketentuan tersebut merupakan representatif dari kebutuhan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan kenyamanan lingkungan, karena hukum memiliki fungsi sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Adapun fungsi social control tersebut terwujud dalam sebuah kebijakan hukum pidana. Hukum pidana, sebagaimana ditulis Moeljatno (1959) adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

  1. Menentukan      perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;
  2. Menentukan      kapan mereka yang melanggar dapat dijatuhi pidana;
  3. Menentukan      bagaimana cara pengenaan pidana itu dilaksanakan.[2]

Dari ketentuan pasal 503 KUHP, dapat diartikan bahwa tetangga yang melakukan kegaduhan dimalam hari dapat dipidana, terkait hal ini R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari waktunya orang tidur (jam berapa? Tergantung kebiasaan ditempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam).[3] Kegaduhan yang dilakukan tentu perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dimasyarakat.

Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, perlu kiranya diperhatikan kembali, karena hal ini seolah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) yang mengatur terkait kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat jika kegaduhan yang dilakukan adalah akibat tetangga yang melakukan perkumpulan sebagai wujud dari aktivitasnya. Hal ini secara tidak langsung dapat melanggar hak asasi dari tetangga yang melakukan perkumpulan tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa kegaduhan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dalam ketentuan tersebut sangat bersifat subyektif dan rentan pula untuk disalahgunakan. Karena bisa saja pasal ini digunakan untuk menyerang tetangganya dengan maksud kepentingan lain.

Namun, perlu dikaji pula bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu di dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat dengan salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.[4] Selain itu, penegakan hukum dalam pasal tersebut harus lebih efektif dan selektif guna meminimalisir adanya penyalahgunaan.

[1]Suparman Usman, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm.7.

[2]Dikutip dari Calonsh.com (http://www.calonsh.com/2018/03/21/mungkinkah-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-jalur-pengadilan), diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 23.38 WIB.

[3]Dikutip dari Hukumonline.com

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51c527686fe4b/larangan-membuat-kegaduhan-di-malam-hari), diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 23.50 WIB.

[4]Barda Nawawi Arif, 2008, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, hlm.57.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Buku

Barda Nawawi Arif, 2008, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.

Suparman Usman, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Internet

Farhan Izzatul Ulya, 2018, Mungkinkah Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan?, URL:

http://www.calonsh.com/2018/03/21/mungkinkah-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-jalur-pengadilan, diakses pada tanggal 10 April 2018.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013, Larangan Membuat Kegaduhan di Malam Hari?, URL:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51c527686fe4b/larangan-membuat-kegaduhan-di-malam-hari, diakses pada tanggal 10 April 2018.

 

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Tetangga Berbuat Gaduh, Dapatkah dipidana?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles