WANPRESTASI DAN PENIPUAN, MIRIP TAPI TAK SAMA


 

Editor : Isakh Benyamin Manubu

Dalam interaksi manusia saat ini, ada banyak aktivitas manusia yang melahirkan hubungan hukum berasal dari hubungan kontraktual. Terkait dengan kontrak yang dibuat atau ditutup, bila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan konflik hukum, dapat berupa wanprestasi atau penipuan. Pada hakikatnya, Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan merupakan dua konsep yang berbeda. Konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1328 Burgelijk Wetboek (BW), sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karenanya, dua konsep ini tidak bisa disamakan dan dipertukarkan.[1]

Konsep wanprestasi dan penipuan seperti ‘pisau bermata dua’. Keduanya saling terkait jika dilihat secara sekilas. Bahkan dalam praktik penegakan hukum, hampir sulit dibedakan. Padahal sangat berbahaya jika penegak hukum gagal memahami dua konsep ini. Bisa jadi seseorang yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) justru dikenakan hukuman pidana. Atau sebaliknya, penipuan yang harusnya diancam pidana, malah digugat perdata. Misalnya saja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kejadian tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Timur sebanyak 13.727 perkara. Setelah dilakukan analisis, ternyata kasus-kasus itu berkaitan dengan hubungan hukum perjanjian.[2]

Salah satu contoh kasus adalah pada Putusan MA Nomor 1036 Tahun 1989. Kasus ini tentang kontrak kerja sama pinjam-meminjam uang dengan jaminan cek. Pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang sebagai pengadilan tingkat pertama, menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Sementara pada tongkat kedua di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena menurut majelis hakim kasus ini adalah “perjanjian utang piutang” dengan jaminan, dan bukan merupakan kejahatan penipuan. Namun pada tingkat kasasi, MA mengeluarkan putusan yang kembali menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan.[3] Ditarik kesimpulan dari kasus ini, bahwa batas antara kedua konsep wanprestasi dan penipuan sangat dekat, sehingga penegak hukum seringkali salah menerapkan hukum pada suatu perkara. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai kedua konsep ini sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penegakan hukum.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :[4]

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Sehingga jika seseorang yang terikat dalam kontrak, dalam pelaksanannya tidak berprestasi, salah berprestasi, atau telat berprestasi, perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Sementara penipuan dalam KUHP diatur pada pasal 387 pada BAB XVV tentang Perbuatan Curang (Bedrog). Bunyi pasal 387 KUHP adalah :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Berdasarkan bunyi pasal diatas, unsur-unsur dalam penipuan adalah :[5]

1)Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum

2)Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

3)Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Pada dasarnya baik dalam wanprestasi dan penipuan, prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak sama-sama tidak tercapai. Namun ada beberapa poin perbedaan antara wanprestasi dengan tindak pidana penipuan. Pertama, dalam penipuan ada unsur kesengajaan dari diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Sementara dalam wanprestasi dapat dengan sengaja atau tidak sengaja (alpa). Bisa jadi pelaku tidak berniat melakukan wanprestasi, namun karena adanya kesalahan atau kelalaian darinya membuat prestasi tidak terpenuhi. Kedua, untuk melihat kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan dilihat dari “niat seseorang”. Jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada “niat” tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Jika ”niat” tidak baik itu baru muncul setelah kontrak ditutup, maka hal ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga dalam penipuan, sejak awal pelaku memang berniat tidak akan memenuhi apa yang ia janjikan. Sementara dalam wanprestasi, pelaku pada awalnya berniat untuk memenuhi prestasi yang dijanjikannya.[6]  Ketiga, jika dalam kontrak yang dibuat, terdapat unsur keadaan palsu (nama atau martabat palsu), tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang dilakukan salah satu pihak, maka hal ini merupakan penipuan. Sementara jika dalam kontrak yang dibuat tidak ada unsur-unsur diatas, maka hal ini merupakan wanprestasi. Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa wanprestasi dan penipuan secara garis besar memiliki kesamaan, namun keduanya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Karakteristik inilah yang harus dipahami betul oleh penegak hukum. Sehingga kemudian didapatkan pemahaman dan penafsiran yang sama, agar tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara. Semua ini adalah dalam rangka melindungi baik kepentingan privat maupun kepentingan publik.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir   dari Hubungan Kontraktual. Surabaya : Kencana.

Subekti. 1998. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.

 

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Burgelijk Wetboek (BW)

 

INTERNET

Anonim. 2017. Cara Jitu Memahami Wanprestasi dan Penipuan.            http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f46374d5c70/cara-jitu           memahami-wanprestasi-dan-penipuan. Diakses pada hari Kamis tannggal      12 April 2018 pukul 12. 24 WIB.

Alfin Sulaiman. 2011. Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi      Penipuan?.            http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4df06353199b8/apakah           kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan-. Diakses pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 12. 21 WIB.

 

[1] Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, Surabaya : Kencana, hlm. 20.

[2] Dikutip dari Hukumonline.com (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f46374d5c70/cara-jitu-memahamiwanprestasi-dan-penipuan).

[3] Yahman, Op.cit., hlm. 159.

[4] Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, hlm. 45.

[5] Dikutip dari Hukumonline.com (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan-)

[6] Yahman, Op.cit., hlm. 259.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

WANPRESTASI DAN PENIPUAN, MIRIP TAPI TAK SAMA

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles