Arbitrase Suatu Kepastian Atau Persinggahan?

 

Arbitrase Suatu Kepastian Atau Persinggahan

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Bisnis merupakan kegiatan yang popular dikalangan para kapitalis di era millennial ini, namun siapa sangka dalam mengadakan hubungan bisnis tidaklah mudah bahkan seringkali menuai sengketa akibat perbedaan kepentingan para pihak, contohnya saja siapa yang tidak mengetahui kasus PT CTPI vs PT B, kasus  PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) dan PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI), dan kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora) yang telah menyorot banyak perhatian para stakeholder, sebagai langkah awal pencegahan (upaya preventif) untuk mengantisipasi timbulnya sengketa, biasanya para pihak telah berinisiatif untuk memilih jalur non litigasi yang efektif dan efisien serta bersifat rahasia, arbitrase misalnya.

Arbitrase bukanlah hal baru dalam dunia bisnis, banyaknya animo pengusaha yang menggunakan lembaga arbitrase dalam menangani sengketa menjadikan arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang popular saat ini. Saat ini keberadaan  arbitrase di akomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase). Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian atau klausul arbitrase itu sendiri mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu:

  1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo), artinya klausul ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari perjanjian pokok yang menyatakan bahwa para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang akan timbul dikemudian hari melalui forum arbitrase, selain itu klausul ini bisa dibuat dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok namun tetap dibuat sebelum timbulnya sengketa.
  2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis). Artinya, klausul ini baru dibentuk oleh para pihak jika dalam pelaksanaan perjanjian telah timbul sengketa.

Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian menjadi justifikasi bahwa perkara tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih prosedur dan hukum dari badan/lembaga arbitrase yang disepakati dalam perjanjian misalnya saja para pihak setuju untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sesuai dengan asas pacta sun servanda yang artinya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan secara otomatis menghapuskan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perdata (bisnis) yang di dalam perjanjiannya termuat klausul arbitrase. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa:“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”, artinya  setiap perjanjian yang telah mencatumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase.  In the other words, adanya “choice of jurisdiction” (pilihan forum) yang termuat dalam kontrak, artinya para pihak bebas menentukan sendiri pengadilan/forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kontrak.

Faktualnya, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga menimbulkan dualisme penyelesaian sengketa antara badan arbitrase (BANI) dengan Pengadilan Negeri.  Jika kita berkaca pada beberapa kasus silam yang telah mendapatkan putusan dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase, hal tersebut dapat dilihat dari Putusan MARI seperti Putusan MARI No. 2424K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 tentang perkara Ahju Forestry Company Limited, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:”Keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang- undang (Pasal 1332 BW), dan karenanya putusan judex facti telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan. Sesuai  dengan Putusan MARI No. 3179 K/ Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988 dan Putusan Pengadilan Negeri No: 106/PDT.G/2013PN.JKT.PST, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 tentang Pengajuan Perkara Kasasi PT CTPI vs PT B, yang pada intinya Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu” dan Putusan Mahkamah Agung .

Campur tangan pengadilan dalam hal-hal tertentu memang diperkenankan sepanjang tindakan tersebut untuk memperlancar proses arbitrase, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase pun memberikan ruang dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase harus didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri berhak membatalkan putusan arbitrase apabila Putusan tidak sesuai dengan perjanjian, putusan dijatuhkan berdasarkan dokumen palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Dengan demikian, peranan pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang proses arbitrase tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri. Namun apabila dijumpai adanya dualisme kompetensi absolute dalam satu perjanjian, maka secara hukum perjanjian tersebut memang terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, dan tetap saja penyelesaian sengketanya harus didahulukan melalui arbitrase karena bersifat lex specialis derogate lege generalis sehingga menggugurkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa perkara, terlepas dari itu peran pengadilan sangat penting dan menentukan. Tanpa adanya peran pengadilan, pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi sia-sia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki kepastian apabila para pihak memang sepakat dan konsisten untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase dari awal hingga akhir dan secara sukarela melaksanakan putusan tersebut sehingga sesuai dengan sifat putusan arbitrase itu sendiri yaitu final and binding yang artinya bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namum seringkali arbitrase hanya menjadi tempat singgah, karena seringkali pihak yang berpekara tidak setuju dengan putusan arbitrase tersebut dan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri, memang undang-undang memberikan celah bagi  pihak yang tidak secara sukarela menjalankan putusan arbitrase maka dapat meminta bantuan dari pengadilan negeri sebab arbitrase tidak mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi, seperti kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) vs PT Mayora Indah Tbk (Mayora) bahwa Pengadilan Negeri menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dan kasus PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) dan PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI), yang pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan perkara yang terikat klausul arbitrase. Sayangnta hal ini justru mengingkari makna “Final and Binding” itu sendiri dan membuat putusan lembaga arbitrase menjadi tidak bermakna/berarti, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan para investor untuk menggunakan lembaga arbitrase sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Daftar Pustaka
Buku/Jurnal
Harahap, Yahya M, 2004. Arbitrase. Jakarta: PT Sinar Grafika

Memi, Cut, 2017. Penyelesaian     Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan Kajian Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor 629/PDT/2011/ PT.DKI jo. Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 dan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Soeikromo, Deasy, 2016. “Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  Dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22/No. 6

Wijaya, Gunawan. “Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Arbitrase vs. Pengadilan” (Jakarta: Kencana Preneda Media Group)

Yurisprudensi
Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Tahun 1969-2004, Dihimpun Oleh Mahkamah Agung Rl 2005, Halaman 264

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 pekara atas nama PT CTPI vs PT B

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tentang perkara PT CTPI vs PT B

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 238 PK/PDT/2014 tentang Pengajuan Banding perkara PT CTPI vs PT B

Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 tentang Pengajuan Perkara Kasasi PT CTPI vs PT B

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Leave a Reply