KAPAN DEBITUR DIKATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN?


Oleh : Yesa Novianti Putri Ashari

Editor : Isakh Benyamin Manubulu
Beranjak dari maraknya kegiatan utang-piutang, baik berjaminan maupun tidak, legal dan tidak legal dan macam-macamnya. Mengingat siklus perekonomian tiap badan usaha maupun perorangan adalah tidak melulu sama. Dewasa ini sedang berkembang bahkan menuju besarnya perusahaan atau badan usaha berbentuk jasa, spesifiknya jasa peminjaman, baik uang maupun barang. Namun dengan berkembangnya perusahaan ini, pastinya akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Adanya jasa peminjaman nuang ini menjadikan ringan pada setiap orang yang ingin mendirikan usahanya. Namun dapat pula menjadikan beban pada peminjam apabila usahanya gagal. Gagalnya usaha merupakan salah satu faktor terjadinya kepailitan (kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pambayaran) dalam kegiatan peminjaman ini.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tang dimaksud denga kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim
Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1. Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut dengan “insolvable”.

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan ialah kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), khususnya pasal 1131 dan 1132. Seorang debitur (yang berutang) baru dikatakan dalam keadaan pailit,
apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Debitor yang mempunyai dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Adapun syarat-syarat untuk dinyatakan pailit adalah sbb :Agar debitur dinyatakan
pailit, maka debitur harus memenuhi syarat :
a. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur
sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-untangnya;
b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari
mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.

Maka timbul pertanyaan “apakah yang dijadikan ukuran seseorang dapat “berhenti
membayar”?

Hal ini tidak ada perumusannya, hanya saja spekulatif dari para pengarang bahwasanya pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak diperdulikan , apakah berhenti
mebayar itu sebagai bagian dari tidak dapat atau tidak mampu membayar.Namun sebagai perbandingan, dalam beberapa yurisprudensi menyatakan “keadaan berhenti membayar” secara lebih luas :
a. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan,
bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa              debitur tidak membayar utangnya itu (Putusan HR, 22 Maret 1946 NJ 1946,233)
b. Debitur dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih          pada saat itu (Putusan HR, 26 Febuari 1940 NJ 1940,515)

Akibat hukum atas kepailitan adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, ketika tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.
Akibat yang lain juga terdapat penangguhan eksekusi jaminan utang, sitaan umum atas seluruh harta sitaan debitor, perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar, dalam hal ini uang paksapun tidak diperlukan. Dapat pula semua kegiatan penyitaan dibatalkan. Untuk kurator, ia berhak melakukan gugatan hukum, bisa juga perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator. Namun jika curator dan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat minta perbuatan hukum debitor dibatalkan.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa debitur baru akan dinyatakan pailit setelah diputuskan oleh hakim diakhir persidangan, dan hakim dapat memutuskan pailit karena Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-untangnya, kemudian harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih. Akibat kepailitan itu sendiri adalah debitor demi hukum kehilang haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diputuskan.

 

Daftar Pustaka
Buku literatur :
Dr.H Zainal Asikin, SH.,MH. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. Bandung, 2013.

Dr.Munir Fuady,SH.,MH.,LL.M. Hukum Pilit dalam Teori dan Praktek. PT.Citra Aditya
Bakti.Bandung : 2014.

Peraturan perundang—undangan :
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
Kewajiban Utang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Website :
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/kepailitan, diakses pada

 

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

KAPAN DEBITUR DIKATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles