Pinjaman Daerah : Solusi Alterntif Keuangan Daerah


Oleh Claudya Putri Dewanti

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

            Daerah sebagai subyek hukum yang diberi kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, diberi tugas untuk mencapai tujuan pokok, mewujudkan visi pengembangan manusia yang terpelihara atau sustainable development, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka serta dapat meningkatkan respons pemerintah.

       

         Tugas tersebut setahap demi setahap dilaksanakan melalui kegiatan pemerintahan daerah secara rutin sekaligus guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemerintahan daerah secara rutin pada umunya acapkali terbentur pada kemampuan daerah akan dana yang tersedia. Walaupun daerah telah mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Perimbangan, maupun pajak yang berasal dari iuran wajib masyarakat untuk pembiayaan pemerintahan pada nyatanya tidak semua dana yang ditransfer tersebut mampu menutup kebutuhan daerah. Untuk itu masih diperlukan sumber dana lain untuk mencukupi kebutuhan daerah.

         

        Solusi alternatif yang dapat dihadirkan untuk mengatasi kekurangan keuangan daerah salah satunya adalah pinjaman daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah mengakui Pinjaman Daerah sebagai salah satu sumber pemasukan daerah. Pengaturan pinjaman daerah sebagai pemasukan daerah diatur Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Landasan yuridis pinjaman daerah lainnya termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; PMK No. 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Defisit Kumulatif defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018; dan PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

 

        Dalam membiayai pemerintahan rutin maupun pembangunan daerah, pinjaman dapat diperoleh dalam bentuk pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 51 ayat 1 telah memberikan dasar sebagai landasan hukum sumber pinjaman yang berasal dari pemerintah (pusat), pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat berupa obligasi daerah (municipal bond). Adapun pinjaman daerah yang dilakukan melalui pemerintah pusat dapat berupa jangka pendek, jangka menengah dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin seperti kekurangan arus kas, dan pengembaliannya harus dilakuakn dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selain dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pinjaman jenis ini dapat diperoleh dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya pinjaman jangka menengah digunakan untuk pembiayaan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab daerah dan tidak menghasilkan penerimaan (tidak balik modal), seperti pembiayaan kantor pemerintahan. Untuk pengembaliaannya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Sedangkan pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek investasi yang akan menghasilkan pemasukan seperti pembangunan tempat wisata, pasar, jalan tol. Pelunasannya dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan pada tahun – tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyratan pinjaman yang bersangkutan.

         Apabila pemda berkehendak melakukan pinjaman dari lembaga keuangan bank dan keuangan bukan bank maka pemda perlu meminta persetujuan prinsip dari DPRD dan menyampaikan rencana pinjaman pada Mendagri. Setelah mendapat persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemda melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Masyarakat dapat memberikan sumbangsih pembiayaan pembangunan pemerintah dengan memberikan pinjaman dalam bentuk obligasi daerah. Di mana obligasi daerah merupakan efek berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemda dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat apabila pemda tidak dapat mengembalikan. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Secara limitatif, hasil penerimaan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai investasi sarana-prasarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan memberi manfaat bagi masyarakat.

       Dimungkinkan bagi pemda memperoleh pinjaman luar negeri melalui mekanisme perjanjian penerusan pinjaman. Penerusan pinjaman luar negeri adalah pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan dari kreditur kepada penerima penerus pinjaman luar negeri yang dalam konteks ini adalah pemda.  Pasal 56 ayat 2 Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan terdapat dua konstruksi yang digunakan dalam pinjaman luar negeri yaitu SLA (Subsidiary Loan Agreement) atau RDA (Regional Development Agreement). Dengan konstruksi demikian tanggung jawab pinjaman luar negeri tidak lagi berada pada pemda melainkan pada pemerintah pusat. Sedangkan pemda bertanggung jawab atas pinjaman langsung kepada pemerintah pusat.

          Dalam kerangka otonomi daerah, pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah secara rutin harus dilaksanakan, di mana pelaksanaannya membutuhkan pendanaan. Kekurangan dana adalah masalah lumrah yang dapat diatasi salah satunya dengan pinjaman daerah. Untuk penggunaannya, pinjaman daerah harus digunakan secara arif sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan maupun pihak lain yang terkait.

 

Daftar Referensi

Buku

Arifin P. Soeria Atmadja “The Indonesian Government Policy on Development of Disclosure of Information,” (World Bank IDF Grant No.TF 194, 2003).

Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

 

Artikel

UNDP, “Decentralized Governance Program : Strangthening Capacity for People-Centered Development, Pengembangan Managemen dan Divisi Pemerintahan, Biro untuk Kebijaksanaan  Pembangunan”, (September 1997).

Kebijakan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

 

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

PMK No. 40/PMK.O5/2015 tentang Tingkat Suky Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

PMK No. 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Defisit Kumulatif defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018;

PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

 

Website

P.J.A. Andriani, dalam Sahel Muzzammil, Teori Pembenaran Pemungutan Pajak, http://www.calonsh.com/2016/10/16/teori-pembenaran-pemungutan-pajak diakses pada 14 April 2018.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Pinjaman Daerah : Solusi Alterntif Keuangan Daerah

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles