Disorientasi Kewenangan BPK


 

 

Disorientasi Kewenangan BPK

Oleh Claudya Putri Dewanti

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

            Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan hukum privat yang memiliki kekayaan sendiri, dan secara mandiri mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan miliknya sendiri, yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, yaitu negara. Keterpisahan tersebut juga berimplikasi pada perbedaan siapa pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan pada negara dan BUMN. Di mana keuangan negara diperiksan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan keuangan BUMN diperiksa oleh akuntan publik. Mendadak konsep pemisahan pemeriksaan keuangan antara keuangan negara dan keungan BUMN menjadi kacau balau setelah kelahiran Undang – Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) dan luasnya lingkup keungan negara yang menjadi objek utama pemeriksaan BPK dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kedudukan BPK Pasca Perubahan Ketiga UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

            Mulanya pengaturan BPK dalam UUD 1945 sebelum perubahan ketiga diatur oleh Pasal 23 ayat 5 yang berbunyi “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang – Undang.” Setelah perubahan ketiga UUD 1945 kewenangan BPK diperluas sebagaimana pada Pasal 23 E ayat 1 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Apabila dikomparasikan antara kedua pasal tersebut, maka didapati bahwa kewenangan BPK dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga, tidak hanya sekadar melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab keuangan negara, melainkan juga melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan perluasan kewenangan ini seakan – akan, BPK yang semula sebagai lembaga negara yang mandiri berubah menjadi organ administrasi negara.

         Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 dihadirkan untuk mempertegas ruang lingkup pemeriksaan BPK dalam Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 yang dalam Pasal 6 menyatakan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Rumusan ini secara gemblang mengalami sesat pikir, pertama mengategorikan  BUMN sebagai badan hukum privat termasuk dalam keuangan negara, kedua memperluas kewenangan BPK dan memperluas ruang lingkup objek pemeriksaannya.

Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK

            Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945. Konstruksi tersebut sejatinya membebankan BPK sebagai lembaga negara untuk memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara tanpa terkecuali. BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan negara baik  APBN maupun laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah; pemeriksaan aspek ekonomi dan efesiensi dan efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Serta pemeriksaan dengan tujuan khusus yaitu pemeriksaan atas hal – hal yang berkaitan dengan keuanagn dan peemriksaan investigatif. David Osborn dan Ted Gaebler menyarankan bahwa dalam menghadapi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara akan lebih apik jika dilakukan dengan cara desentralisasi pengawasana tau pemeriksaan yang berjenjang, guna mengurangi penyimpangan penggunaan keuangan negara. Sehingga, BPK sebagai lembaga negara seyogyanya hanya memeriksa hutangnya keuangan negara secara makro strategis, dibandingkan memeriksa secara dangkal keuangan negara secara mikro teknis yang hanya cukup dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Akuntan Publik

            Undang – Undang Nomor 5 tahun 2011 memberi gambaran bahwa akuntan publik merupakan sesuatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi  yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa lainnya yang hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik disebut-sebut dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pihak yang berwenang melakukan audit keuangan perseroan. Mengingat status yuridis BUMN berupa badan hukum privat berupa perseroan terbatas (PT) maka BUMN berkewajiban menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik.

          Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan BUMN oleh BPK maka pembuat undang – undang telah menyalahi doktrin badan hukum dan teori keuangan negara. Menurut Dian Puji N. Simatupang, justru dengan diperiksanya keuangan BUMN oleh BPK akan menyebabkan monopoli kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dalam sektor publik dan privat sekaligus. Implikasi lebih lanjut adalah tidak adanya prioritas dalam mengonstruksikan pemeriksaan dan pengeawan keuangan negara; tidak ada strategi komprehensif dalam mewujudkan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara; adapun membuat BPK akan bisa dalam hal menentukan terjadinya penyimpangan keuangan negara sebagai kerugian negara. Sehingga untuk meluruskan kembali tupoksi BPK diperlukan peninjauan kembali UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 sebagai asal muasal kekisruhan pemeriksaan keuangan negara dan BUMN.

Daftar Referensi

Buku

Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Dian Puji N. Simatupang. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011.

Artikel

Arifin P. Soeria Atmadja. “Kedudukan dan Fungsi BPK dalam Struktur Ketatanegaraan RI.” Dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid : Integritas, Konsistensi, Seorang Sarjana Hukum. Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Website

Claudya Putri Dewanti, BUMN Rugi, Tanggung Jawab Siapa?, http://www.calonsh.com/2018/03/09/bumn-rugi-tanggung-jawab-siapa diakses pada 14 April 2018.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
1
WTF

Comments 0

Disorientasi Kewenangan BPK

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles