Pembangunan Negara Kurang Dana? KPS aja!


 

Oleh Claudya Putri Dewanti

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

           Pemerintah selaku aktor pemenuhan pelayanan publik, acapkali dibuat pusing lantaran pembangunan infrastruktur negara kekurangan dana. Padahal anggaran negara maupun daerah sebagian besar telah dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur.

Menurut Grigg, infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Maka, infrastruktur tentunya memiliki peranan positif dan menjadi jawaban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019 menyentuh angka Rp5.452 triliun. Namun, dari total kebutuhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Terdapat selisih pendanaan sebesar Rp4.321 triliun yang perlu dicarikan dari sumber pendanaan lain.

          Skema Pulic-Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) hadir sebagai solusi realistis pembangunan infrastruktur negara. Melalui skema ini, terdapat perubahan paradigma bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi pihak swasta pun dapat andil di dalamnya. KPBU dapat didefinisikan sebagai “an agreement or contract a public entity and a privat party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, and other resources may be transferred or made available to the private party”. Sedangakan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastuktur untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan saha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU melibatkan pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator, perbankan atau konsorsium selaku penyandang dana, pihak Swasta/BUMN/BUMD selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari Desain, Konstruksi, Pemeliharaan dan Operasional.

        Adapun yang kerap menjadi permasalahan dalam skema ini adalah kesenjangan kepentingan. Di mana sektor swasta mendapat peran membangun, mengendalikan dan mengoperasikan proyek prasarana di bawah pengawasan dan regulasi pemerintah serta menciptakan disiplin kuat dalam memilih dan menyiapkan proyek, konstruksi dan operasinya. Sedangkan pemerintah diharapkan mengambil risiko yang sesuai dengan porsinya seperti menjamin tidak akan ada nasionalisasi perusahaan, termasuk risiko dalam menjamin ketersediaan lahan. Dalam tataran inilah pemerintah dan badan usaha didorong untuk terus menciptakan hubungan yang harmonis guna mengatasi kesenjangan peran. Untuk itu diperlukan iklim yang kondusif, dengan cara melalui pemenuhan perlindungan dari sisi hukum terhadap penerapan skema KPBU. Payung hukum dari skema KPBU adalah Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

         Dalam Perpres Nomor 38 tahun 2015 ini mengatur lebih banyak jenis infrastuktur dibandingkan peraturan sebelumnya yaitu Kepres Nomor 67 tahun 2005. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2, infrastruktur baru tersebut antara lain infrastruktur konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, fasilitas perkotaan, lembaga permasyarakatan dan perumahan rakyat. Sedangkan infrastuktur yang sebelumnya telah ada dan kembali diakomodir dalam Perpres Nomor 38 tahun 2015 antara lain infrastruktur transportasi, jalan, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, ketenaglistrikan, serta infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastuktur telekomunikasi dan informatika, dan juga infrastruktur minyak, gas bumi dan energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pelayanan publik yang menjadi urusan mendesak pemerintah untuk direalisasikan. KPBU yang menjadi terobosan realistis pembangunan infrastuktur sudah saatnya dibungkus menggunakan undang – undang. Namun hingga saat ini pengaturannya baru sampai level peraturan presiden.

         Pengaturan seperti ini banyak mengandung kelemahan, karena tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perubahan rezim kepemimpinan, peraturan presiden tersebut berpotensi untuk diubah atau dibatalkan. Hal tersebut dapat merugikan pemerintah maupun badan usaha. Kontrak yang telah dibuat berdasarkan peraturan dapat menjadi batal atau menimbulkan kerugian finansial badan usaha. Risiko lainnya yang dapat timbul dalam KPBU antara lain risiko pengambilalihan kepemilikan aset, risiko perubahan peraturan perundang – undangan, dan risiko pembatasan konversi mata uang serta larangan repatriasi dana. Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 2005 menjadi Perpres Nomor 13 tahun 2010 dan terakhir diubah menjadi Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentunya membawa angin sejuk, namun ini dirasa belum cukup untuk mengakomodir skema KPBU. Terdapat urgensi untuk membentuk undang – undang tentang KPBU. Keberadaan undang-undang ini diharap mampu memperkecil potensi kerugian pemerintah maupun badan usaha, memperjelas kedudukan dan kewajiban masing – masing pihak, serta dengan adanya payung hukum yang lebih memadai mampu untuk menarik investor swasta untuk berpartisipasi menangani proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Skema KPBU merupakan langkah solutif bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna mewujudkan peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan melibatkan swasta untuk proaktif andil dalam proses pembangunan. Tetapi, kerjasama jangka panjang dengan nominal yang besar ini mengandung banyak risiko sehingga diperlukan payung hukum yang kuat. KPBU perlu dibungkus dengan produk hukum berupa undang – undang demi kepastian hukum.

Daftar Referensi

Tesis

Yunanda Raharjanto, Model Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Peningkatan Kpasitas Jalur Kereta Api Jabodetabek, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

 

Makalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Sistem Public Private Partnership (PPP) dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik, Jakarta, 2015

 

Jurnal

Isa Bisthomi, Hendro Saptono, R. Suharto, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Public Private Partnership (PPP) antara Pemerintah dengan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Vuild Operate Transfer (BOT) (Studi Kasus di PT PLN (Persero))”, Diponegoro Law Review, Vol 5 No.2, 2015

 

Website

APBN Hanya Mampu Biaya 8,7% dari 5.000 Triliun Biaya Infrastruktur, https://economy.okezone.com/read/2018/01/19/20/1847368/apbn-hanya-mampu-biaya-8-7-dari-rp5-000-triliun-biaya-infrastruktur?page=2 diakses pada 8 April 2018

Ja’far Marwan, Infrastruktur Pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21, dalam Febriansyah Ramadhan, Dana Haji : Solusi Tepat Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, http://www.calonsh.com/2018/04/13/dana-haji-solusi-tepat-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia , diakses pada 14 April 2018.

 

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Pembangunan Negara Kurang Dana? KPS aja!

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles