Surat SAKTI Untuk Presiden!


Penulis : Nurul Fadilah

Surat untuk Presiden, rasanya akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang lumayan hits, meskipun saya ga tau nissa sabyan bisa kalah hits atau enggak, tapi yang jelas ini bukan soal persaingan popularitas. Berbeda halnya dengan surat cinta untuk starla, surat untuk Presiden ini bukanlah surat yang dikirimkan oleh seseorangyang mencintai orang lain dengan kata-kata puitis, bernuansa romance yang bisa bikin kamumeleleh dan mendadak jadi kejang amatir. Tapi surat yang dimaksud adalah surat yang melayang kepada Presiden oleh sebuah lembaga independen yang memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebut saja KPK.

Pada tanggal 13 Februari 2018, KPK mengirim surat kepada Presiden, namun hal ini bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya KPK telah mengirimkan surat pada tanggal 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, dan 24 Mei 2017. Hmm.. berarti KPK telah mengirimkan surat untuk Presiden sebanyak 5 kali.Lalu pertanyaannya adalah ‘Ada apa dibalik surat untuk Presiden ini’?

KPK memberikan surat untuk Presiden berkaitan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memuat pasal tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan wujud semangat kodifikasi dan unifikasi dari pemerintah dan DPR dibidang hukum pidana sejak tahun 1963. Sayangnya, bukan cuma nyari gebetan aja yang susah, karena dalam proses perancangan KUHP pun sama, penuh lika-liku dan ramai perdebatan. Misalnya saja, KPK menyatakan secara tegas ‘MENOLAK’ sejumlah pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP dengan melayangkan surat untuk Presiden.

KPK menilai RKUHP yang memuat pasal Tipikor akan melemahkan kedudukan KPK dan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena korupsi tidak lagi dipandang kejahatan yang khusus dan serius jika menempatkannya dalam KUHP sebagai aturan yang umum. Ibaratnya nih kalo kamu orang yang khusus dan serius, pasti kamu akan diistimewakan, ya mungkin salah satu contohnya dengan menyebut nama lengkapmu langsung dalam ucapan terimakasih ‘skipsi’ dibanding namamu yang disamarkan dalam kata ‘teman seperjuangan’, HAHA!, ya artinya kalo kamu diistimewakan pasti diberi pengkhususan dibanding orang lain yang lebih umum gitu sih.

Selain itu, kekhawatiran berikutnya adalah jika RKUHP ini disahkan, maka ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Tipikor yang dicabut, diantaranya adalah Pasal 2,3,5 dan 11. Ketika hal itu terjadi, maka pidana untuk koruptor akan berkurang, yang awalnya dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ancaman minimum adalah 4 tahun, kemudian dalam RKUHP ancaman minimumnya menjadi 2 Tahun.Wahh.. enak ga tuh?, mungkin bagi koruptor bisa saja saat ini lagi senyum manis sambil ngelus dada dan bilang ‘HIKMAH DIBALIK PIALA DUNIA 2018!!’, hmmmbelum lagi untuk percobaan, pemufakatan jahat dan perbantuan ancaman pidananya bisa dikurangi 1/3 atau 2/3 dari pidana pokok (Pasal 13, 17, dan 22 RKUHP).Hal ini yang akhirnya mendorong KPK untuk menolak pasal tipikor dalam RKUHP. Sedangkan wacana RKUHP ini akan disahkan bulan Agustus tahun ini sebagai kado ulang tahun untuk bangsa Indonesia di hari kemerdekaan nanti.Mmmm.. melihat fenomena ini, mungkin bagi sebagian orang jadi pesimis untuk memberantas kejahatan korupsi di negeri kita. Hhhh.. Tapi tunggu dulu, rasanya kamu harus memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan paparan dari sudut pandang yang lain.

Ngomongin soal RKUHP sama halnya dengan ngomongin gebetan baru, loh kok? Ya, sama-sama ngomongin soal pembaharuan. Gebetan yang baru dibutuhkan ketika gebetan yang lama sudah tidak cocok, begitupun dengan KUHP barudibutuhkan ketika KUHP yang ada sudah tidak cocok. RKUHP inidirancang untuk melahirkan KUHP baru karena KUHP lama yang lahir pada tahun 1886 dan dipakai sejak 1963 itu perlu diganti dan diperbaharui karena dianggap banyak bolongnya dan perlu di ‘permak’.Lalu, apakah saya harus menanyakan eksistensi slogan ‘cintai produk Indonesia’?. Bayangkan saja, berapa lama kita memakai produk belanda? Katanya cinta produk sendiri? Hehe..

Semangat pembaharuan hukum pidana ini, akhirnya memakai konsep ‘rekodifikasi’ dalam pembentukan KUHP, makna rekodifikasi berarti seluruh kejahatan yang ada, termasuk kejahatan yang khusus, ‘core crime’ atau pidana pokoknya diatur dalam KUHP sesuai dengan politik hukum pidana di Indonesia. Hal ini setidaknya menjawab mengapa pasal tipikor masuk dalam KUHP. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah apakah ketika pasal tipikor masuk dalam KUHP bisa menghilangkan sifat kekhususan dari tindak pidana korupsi? Untuk menjawab hal ini kiranya kita harus membaca kembali Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”, termasuk dalam hal ini adalah KUHP, artinya dengan adanya KUHP baru yang memuat tindak pidana korupsi tidak akan menghilangkan kekhususan dari kejahatan istimewa ini, terkecuali memang untuk Pasal 2,3,5, dan 11 Undang-Undang Tipikor akan menjadi usang karena direformulasi oleh ketentuan dalamRKUHP.

Lalu bagaimana dengan isu pelemahan KPK?
Menanggapi hal ini, tim perumus KUHP menepisnya dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 729RKUHP, yang menyatakan bahwa ‘pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing’, artinya tidak ada yang dilemahkan, termasuk dalam hal ini adalah KPK yang terus bisa eksis dalam menjalankan tugasnya.

Nah, berikutnya untuk beberapa pasal dalam undang-undang tipikor yang dibatalkan tentu akan berpengaruh pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang semula dalam Pasal 2 ketentuan pidananya minimum 4 tahun akan berkurang menjadi 2 tahun, dan dalam Pasal 3 yang semula ancaman pidana minimumnya 1 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini menurut Eddy O.S Hiariej merupakan rasionalitas dalam pembentukan undang-undang, karena hari ini seringkali orang selalu memikirkan bagaimana pelaku tindak pidana dihukum seberat-beratnya tanpa memikirkan dampak yang lain akibat kejahatan. Oleh karena itu dalam pembentukan KUHP ini tidak lagi menganut keadilan retributif, tetapi lebih kearah keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif dengan mengupayakan pengembalian aset kejahatan yang lebih besar dalam RKUHP.Terkait pengurangan tindak pidana untuk percobaan, pemufakatan jahat dan pembantuan ternyata hal ini secara tegas ditepis pula oleh Harkristuti Harkrisnowo selaku tim perancang RKUHP yang menyatakan bahwa ‘tidak ada pengurangan’ untuk tindak pidana khusus yang artinya sama saja dengan pidana pokok.

Balik lagi ke surat untuk Presiden, nyatanya KPK tidak bertepuk sebelah tangan, sebagai pihak yang punya andil dalam pembentukan undang-undang, Presiden meresponnya dengan menunggu kajian dari Menko Polhukam terkait pasal tipikor dalam RKUHP.Saya kira, halini akan terus menjadi perdebatan panas, bukankah kita sama-sama tahu ‘kalo ada dua ahli hukum, bisa lahir tiga pendapat’. Jadi, sebaiknya para pihak yang terkait duduk bersama dan ‘ngopi bareng’, tentu untuk mengkaji dan mempertaruhkan kesaktian idenya masing-masing agar tidak terkesan “sama-sama maksa” dan berusaha untuk meniadakan ‘miss persepsi’, karena masih terbuka peluang untuk berdiskusi dan saling memberi masukan sebelum palu sidang berdendang.

DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi.

Supriyadi Widodo Eddyono, Alex Argo Hernowo, Adery Ardhan Saputro, 2015, Melihat Rencana Kodifikasi Dalam RKUHP (Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia), Jakarta:Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
Juven Martua Sitompul, 2018, Isi Surat KPK kepada Jokowi Soal RUU KUHP, URL: http://news.metrotvnews.com/politik/GNlAWJGb-isi-surat-kpk-kepada-jokowi-soal-ruu-kuhp, diakses pada tanggal 25 Juni 2018, pukul 19.30 WIB.
Aktual.com, 2018, Presiden Tunggu Hasil Kajian Menkopolhukam soal Surat KPK, URL: http://www.aktual.com/presiden-tunggu-hasil-kajian-menkopolhukam-soal-surat-kpk/, diakses pada tanggal 25 Juni 2018, pukul 19.31 WIB.


What's Your Reaction?

Cry Cry
1
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
1
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Surat SAKTI Untuk Presiden!

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles