loading...

18 November 2018
Dilema Aliran Kepercayaan
Dilema Aliran Kepercayaan

Penulis: Widya Granawati 

 

Penghayat aliran kepercayaan sempat mengalami masa keterpurukan karena hak-haknya sebagai warga negara terampas, salah satu hak mereka yang dirampas ialah mengakui keyakinan spiritualnya sendiri. Namun pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 membawa kabar gembira bagi penggiat HAM karena kolom agama KTP saat ini bisa mencantumkan aliran kepercayaan mereka. Nah untuk yang belum mengetahui kenapa masalah ini penting, penulis bakal ceritakan sedikit kronologinya.

 

Penghayat aliran kepercayaan memang sudah ada sejak jaman dulu, bahkan sebelum agama mayoritas seperti Kristen dan Islam mendominasi di Indonesia. Namun sayangnya, penghayat aliran kepercayaan ibarat anak tiri. Mentang-mentang jumlahnya sedikit dan pendiem (karena gak ada perlawanan alias kurang agresif), akhirnya mereka mengalami intimidasi baik secara fakta lapangan maupun hukum.

 

Salah satu contoh kasus nih, pada tahun 2014 para penganut aliran kepercayaan terpaksa mengosongkan kolom agama di KTP sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Padahal pengosongan kolom agama di KTP bisa bermakna dua hal, si doi ini penghayat aliran kepercayaan atau si doi ditafsirkan gak punya agama (kan kolom agamanya kosong). Dampaknya ? Banyak banget. Ya masih mending dinyinyirin, paling cuma kuping aja yang panas, tapi coba kalo kalo orang-orang penghayat aliran kepercayaan diperlakukan secara diskriminatif di sekolah, di tempat kerja, atau di ruang publik lainnya karena mereka dicap “sesat” atau “tidak beragama”. Bukankah itu merugikan hak mereka sebagai manusia ?

 

Indonesia telah mengakui kebebasan beragama bagi masyarakatnya sejak menandatangani dan menerima Pasal 18 beserta keseluruhan pasal lainnya dalam Konvensi Internasional PBB Tentang Hak Sipil Dan Politik. Namun apakah konsep tentang kebebasan beragama ini sama dengan konsep kebebasan memiliki aliran kepercayaan ? Waduh, berarti nih kalo mau diplintir dalilnya gampang aja. “Kan Indonesia cuma tanda tangan tentang kebebasan beragama doang, aliran kepercayaan itu gak bisa disamakan dengan agama dong. Jadi ya kita gak mengakui kebebasan ber-aliran kepercayaan”. Ya begitulah memang masyarakat kita, tipe orang text book yang selalu punya 1000 cara membelokan definisi.

 

Agama resmi Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar memiiliki dasar hukum yang sah. Namun dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaaan dan/atau Penodaan Agama disebutkan bahwa Indonesia melindungi Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu yang pada saat itu 6 agama ini disebutkan karena merupakan agama mayoritas. Tapi pernah gak sih mikir apa sebenarnya indikator sesuatu bisa disebut sebagai agama ?

 

Setelah mencari referensi nih, ternyata saking banyaknya agama zaman dahulu pemerintah orde baru melakukan filterisasi dengan membuat kriteria tentang definisi agama, yaitu:

 

  1. Adanya aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Adanya pembawa ajaran yakni Nabi-nabi;
  3. Adanya kitab pegangan yang memuat ajaran-ajaran agama yakni kitab suci.

 

Makanya pada zaman orde baru diperoleh suatu kesepakatan yang masuk kriteria agama yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu.

 

Sayang sekali kriteria ini kurang masuk akal karena secara makna agama dalam bahasa sanserkerta, berasal dari kata “A” dan “Gama”, dimana “A” berarti “tidak” dan “Gama” artinya “kacau”, sehingga agama mengandung arti suatu tuntunan yang mengarahkan manusia untuk mencapai kehidupan ke arah yang tidak kacau. Di sisi lain dalam kajian antropologi agama terbagi menjadi 2 yaitu agama wahyu dan agama budaya.

 

Tapi ya itu, kriteria yang dibuat oleh pemerintah zaman orde baru tidak masuk akal dan condong hanya pada jenis agama wahyu saja, padahal agama lokal asli Indonesia ini ialah aliran kepercayaan itu sendiri yang merupakan agama budaya. Toh agama Kong Hu Cu pada akhirnya diakui, padahal agama Kong Hu Cu juga termasuk golongan agama budaya yang tidak lain setara dengan aliran kepercayaan kan ?

 

Memang sih pengakuan Kong Hu Cu sebagai agama yang resmi di Indonesia merupakan kabar gembira, tapi apa gunanya kalau tidak diikuti dengan pengakuan jenis agama budaya lain menjadi agama sah negara Indonesia ? Bukankah ini hanya menimbulkan diskriminasi ? Jadi apa bedanya agama dan aliran kepercayaan?

 

Aliran kepercayaan sejatinya merupakan agama, yang dimasukan dalam golongan agama budaya. Pembatasan tentang agama mana saja yang diresmikan oleh negara pun masih inkonstitusional sehingga masih bisa diperdebatkan mana agama resmi dan mana yang bukan. Pemilihan istilah “agama” dan “aliran kepercayaan” pun tidak lain ialah hanya sekedar politik-administrasi belaka yang apabila kita mau berfikir progresif dan menilik kembali Konvenan Internasional PBB Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 tidak disebutkan agama apa saja yang diresmikan sebuah negara, kriterianya, berapa jumlah umatnya, atau bagaimana cara ibadahnya karena pengakuan terhadap kebebasan beragama ini sejatinya adalah tentang perlindungan hak spiriritual yang kita tahu merupakan ranah privat seseorang yang wajib dilindungi negara.

 

Oleh karena itu aliran kepercayaan ialah agama, agama yang dimasukan dalam golongan agama budaya, tidak seharusnya didiskriminasi dengan memasang istilah “aliran kepercayaan” sebagai bentuk politik-administratif sendiri

 

Untungnya, setelah Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 aliran kepercayaan sudah diakui eksistensinya. Menkumham sendiri setelah mencatat dan melakukan verifikasi setidaknya terdapat 187 aliran kepercayaan yang terdaftar dari Sabang sampai Merauke, aliran kepercayaan yang sudah terverifikasi ini memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009/Nomor 41 Tahun 2009. Sehingga saat ini, aliran kepercayaan disetarakan kedudukannya dengan agama, mereka bisa mencantumkan aliran kepercayaannya dalam kolom agama di KTP, asal ya aliran kepercayaannya terverifikasi Menkumham.

Dasar Hukum:

  • Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016
  • UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  • Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaaan dan/atau Penodaan Agama
  • Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat-Istiadat China
  • Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009/Nomor 41 Tahun 2009

 

Referensi:

https://www.kaskus.co.id/thread/558823d0529a4540698b4571/dasar-hukum-6-agama-resmi-digugat–menag-negara-tak-pernah-resmikan/diakses 27 Agustus 2018.

Posted in Uncategorized
Write a comment